Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sarjana di masa depan

Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sarjana di masa depan

Nama: Chaidir Sastra Kamil

Kelas: 1B

Progam Studi: Pendidikan Sejarah (2018)

Mata Pelajaran: Pendidikan Kewarganegaraan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Pendidikan Kewarganegaraan sangat diperlukan di dunia Pendidikan saat ini, dimana sekarang sudah memasuki zaman era globalisasi, di era ini Pelajar khusus nya Mahasiswa sangat berperan penting di masyarakat untuk membangun negara Indonesia dan memajukan dunia pendidikan di Indonesia yang semakin maju, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Pendidikaan di Indonesia sangat baik, secara umum menunjukan bebagai macam peningkatan, dan minat serta bakat para Siswa, terutama untuk mahasiswa yang akn menjadi seorang Sarjana. Dalam Fakultas Pendidikan mahasiswa harus dibekali dasar – dasar IPTEK dengan baik dan mampu menguasai Pendidikan Kewarganegaraan, dengan ada nya Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan harus bisa meneraapkan ilmu tersebut agar peserta didik memiliki rasa cinta tanah air dan Nasionalisme serta keikutrsertaan warga negara dalam upaya bela negara melalui Pendidikan yang di ajarkan oleh para Sarjana kelak.

Mempelajari tentang Pendidikan Kewarganegaraan adalah dimana kita mempelajari tentang apa itu Indonesia, agar nanti nya para penerus generasi bangsa akan memiliki rasa cinta tanah air, dan membangun rasa kebangsaan, Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, serta memiliki rasa cinta akan tanah air, dengan demikian para generasi penerus akan terdidik sangat baik dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Dapat dilihat Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta maampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Dan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kita pun perlu mempertanyakan mengapa bangsa Indonesia dan negara umumnya perlu pendidikan kewarganegaraan? Secara lebih spesifik, perlukah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Apabila memperhatikan hasil penelusuran konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di atas, terkesan bahwa PKn Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi Barat.

Pada subbab ini, Kita akan diajak menggali pendidikan kewarganegaraan dengan menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia baik secara historis, sosiologis, maupun politis yang tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam pembangunan, serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan.

Masih ingatkah sejak kapan Kita mulai mengenal istilah pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan mempelajarinya? Bila pertanyaan ini diajukan kepada generasi yang berbeda maka jawabannya akan sangat beragam. Mungkin ada yang tidak mengenal istilah PKn terutama generasi yang mendapat mata pelajaran dalam Kurikulum 1975. Karena pada kurikulum 1975 pendidikan kewarganegaraan dimunculkan dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila disingkat PMP. Demikian pula bagi generasi tahun 1960 awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal Civics. Adapun sekarang ini, berdasar Kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran PPKn. Perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Boedi Oetomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indische Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia.

Kesimpulan yang dapat di ambil adalah Pendidikan Kewarganegaraan memang sangat perlu untuk seluruh masyarakat di Indonesia terutama untuk para sarjana yang dimana nantinya kita atau mereka akan menjadi tanggung jawab besar dalam mendidik generasi bangsa yang dimana di zaman era globalisasi ini, para generasi harus ditanami sikap bela negara dan cinta tanah air serta mampu menunjukan bahwa Indonesia adalah Negara yang berpendidikan baik serta masyarakat nya yang mengetahui identitas serta mencintai bangsa dan negaranya dan mampu untuk bersaing lebih baik lagi dalam bidang pendidikan Nasional maupun Internasional.